Kebijakan dan Program Kementan (20)
Evaluasi dan Pelaporan Kementan (7)
15 Sep 2019 22:22:41 | abu ubaidilah
Wilayah | 0 Komentar
Puasa dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan
15 Sep 2019 21:04:50 | abu ubaidilah
Wilayah | 0 Komentar
Puasa dan Dampak Bagi Harga Pangan
15 Sep 2019 18:05:19 | abu ubaidilah
Wilayah | 0 Komentar
Sektor pertanian mengalami pertumbuhan ekonomi cukup signifikan
14 Sep 2019 21:32:05 | abu ubaidilah
Wilayah | 0 Komentar
Peluang usaha pertanian yang menjanjikan
14 Sep 2019 18:17:50 | abu ubaidilah
Wilayah | 0 Komentar
5 Keuntungan Investasi Pertanian yang Menjanjikan
14 Sep 2019 14:31:10 | abu ubaidilah
Wilayah | 0 Komentar
12 Sep 2019 00:23:51 | wawan
Anggaran Kementan | 0 Komentar
12 Sep 2019 00:20:30 | wawan
Anggaran Kementan | 0 Komentar
Badan Koordinasi Penanaman Modal
12 Sep 2019 00:16:38 | wawan
Anggaran Kementan | 0 Komentar
Sektor Pertanian Berdasarkan Harga Konstan
12 Sep 2019 00:01:33 | wawan
Wilayah | 0 Komentar
Makanan-Makanan Khas yang Ada Saat Paskah
21 Jul 2019 22:15:50 | abu ubaidilah
Wilayah | 1 Komentar
Terbatasnya tenaga kerja pertanian serta agunan harga serta pemasaran rendah
15 Mei 2019 05:13:04 | kekey
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Melaksanakan program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian
15 Mei 2019 05:39:00 | kekey
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Pengesahan Raperda LP2B Molor Lagi
14 Jun 2019 20:25:43 | aeni rahmadhani
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Menteri Pertanian Rombak Pejabat Kementan
02 Ags 2019 10:32:58 | kazidan
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Indonesia Telah Siap Diri Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0
07 Ags 2019 00:19:50 | melay
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Klaim Asuransi Pertanian Capai Rp 10,5 Miliar di Semester I/2019
07 Ags 2019 00:23:47 | melay
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Terbukti Meningkatkan Volume Ekspor, Akademisi Dukung Program Pertanian Modern
07 Ags 2019 00:26:11 | melay
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Milenial Cenderung ke Arah Digitalisasi, Pertanian Indonesia Terancam?
17 Ags 2019 12:09:37 | abu ubaidilah
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Kementerian Beri Apresiasi bagi 30 Pelaku Pertanian
18 Ags 2019 15:14:11 | etusunarti
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Makanan-Makanan Khas yang Ada Saat Paskah
21 Jul 2019 22:15:50 | abu ubaidilah
Wilayah | 1 Komentar
Terbatasnya tenaga kerja pertanian serta agunan harga serta pemasaran rendah
15 Mei 2019 05:13:04 | kekey
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Melaksanakan program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian
15 Mei 2019 05:39:00 | kekey
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Pengesahan Raperda LP2B Molor Lagi
14 Jun 2019 20:25:43 | aeni rahmadhani
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Menteri Pertanian Rombak Pejabat Kementan
02 Ags 2019 10:32:58 | kazidan
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Indonesia Telah Siap Diri Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0
07 Ags 2019 00:19:50 | melay
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Klaim Asuransi Pertanian Capai Rp 10,5 Miliar di Semester I/2019
07 Ags 2019 00:23:47 | melay
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Terbukti Meningkatkan Volume Ekspor, Akademisi Dukung Program Pertanian Modern
07 Ags 2019 00:26:11 | melay
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Milenial Cenderung ke Arah Digitalisasi, Pertanian Indonesia Terancam?
17 Ags 2019 12:09:37 | abu ubaidilah
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Kementerian Beri Apresiasi bagi 30 Pelaku Pertanian
18 Ags 2019 15:14:11 | etusunarti
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
wawan
12 Sep 2019 00:23:51
Anggaran Kementan | 0 Komentar
Anggaran RAPBN Tahun 2020
Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP) mengharap saran budget DKPP tahun 2020 jika bisa dibulatkan ke atas bukan sebaliknya justru dipotong. Ini dikatakan oleh ketua DKPP, Harjono, dalam rapat kerja dengan DPR RI mengenai Bahasan Budget RAPBN Tahun 2020 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9).
“Harapan kami, saran budget ini dapat dibulatkan, jangan pernah selanjutnya dikurangi,” tutur Harjono, Rabu (11/9).
Harjono menerangkan, budget ini selanjutnya diperkirakan untuk sidang kaidah pelaksana pemilu, penguatan kelembagaan DKPP, tuntunan tehnis pemeriksa dana, serta fasilitasi di pemerintahan wilayah.
Harjono menjelaskan jika dalam program penegakan kaidah pelaksana pemilu memang memerlukan budget yang besar sekali. Harjono menerangkan sebenarnya budget ini diperlukan untuk menampung team dari satu propinsi ke propinsi lain.
Karena katanya, bila pelanggaran kaidah ada ke tingkatan propinsi, karena itu dapat disidangkan di Jakarta. Tapi bila pelanggaran kaidah itu ada ke tingkatan kabupaten, karena itu kata penyesalan sidang memang seharusnya diujikan di ibu kota propinsi. Belum juga ke tahun 2020 ada 270 wilayah yang mengadakan pemilihan kepala daerah serempak ke 23 September 2020 kelak. Dengan perincian sembilan penentuan gubernur, 224 penentuan bupati, serta 37 penentuan wali kota.
“Kode etik jika yang melanggar itu berada di tingkatan propinsi karena itu dapat disidangkan di Jakarta. Tetapi bila pelanggaran itu dikerjakan oleh kabupaten, kita harus ujikan di ibu kota provinsi”, katanya dalam rapat.
Harjono selanjutnya memberikan tambahan jika sangkaan pelanggaran kaidah yang ditujukan ada di Papua. Ia menjelaskan jika sidang di Papua ini tetap memerlukan budget yang semakin besar. Belum juga, masalah yang diketemukan di Papua sangat banyak.
“Disitu kasusnya paling banyak”, imbuhnya.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menjelaskan budget DKPP saat ini masuk dalam anggarannya Kemendagri meskipun merupakan instansi mandiri.
“Walaupun mandiri merupakan instansi. Tetapi sekjennya dari Kemendagri, karena itu automatis anggarannya dari Kemendagri,” katanya saat didapati sesudah rapat RAPBN 2020 di Gedung Kura-kura DPR RI, Jakarta (11/9). (Muhammad Aji Maulana)
Komentar
Untuk Memberikan Komentar Silahkan Login Terlebih Dahulu