Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan & Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) melakukan penyiapan SDM Pertanian Bidang Hortikultura dengan peningkatan kompetensi & daya saing melalui Konsensus Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Hortikultura yang dilaksanakan melalui virtual, Jumat (15/5).

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo berkali-kali menegaskan Pembangunan pertanian ini wajib  lebih maju tidak boleh stuck (macet).

"Pertanian harus makin maju mandiri dan modern. Ada tantangan baru yg harus kita jawab berdasarkan masa ke masa dan era ini menggunakan teknologi, kuncinya ada pada SDM," papar SYL.

Untuk itu momentum ini menjadi sangat krusial lantaran menurut rancangan KKNI ini sebagai keliru satu pendukung untuk menaikkan kompetensi SDM pertanian khususnya di bidang Hortikultura.

Dalam lembaga ini dilakukan kesepakatan  bersama berdasarkan 4 rancangan kualifikasi jabatan di bidang Hortikultura, yaitu KKNI Bidang Hortikultura Tanaman Sayuran, KKNI Bidang Hortikultura Tanaman Buah, KKNI Bidang Hortikultura Tanaman Obat Rimpang, & KKNI Bidang Hortikultura Florikultura misalnya Anggrek, Aglonema dan Krisan Potong.

Secara terpisah, Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi mengatakan, sejalan menggunakan arahan Presiden Jokowi, tahun ini pembangunan nasional berorientasi pada peningkatan SDM yg berbasis kompetensi.

"Pembangunan sumberdaya insan jadi perhatian yg serius lantaran kita nir mampu terus menerus mengandalkan sumberdaya alam yg melimpah tanpa tersedianya kualitas SDM yang berkompeten termasuk bidang Hortikultura, khususnya pada menghadapi pasca pandemi Covid-19 ini," ujar Dedi.

Dalam kesempatan ini, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Bustanul Arifin Caya pula membicarakan rancangan KKNI ini menjadi bentuk upaya mewujudkan SDM Pertanian yang maju mandiri dan modern.

"Rancangan KKNI bidang Hortikultura yg adalah kerja sama BPPSDMP menggunakan Ditjen Hortikultura ini menjadi prioritas. Dalam mempertinggi SDM tentunya harus menyiapkan standar yang dibutuhkan dunia usaha & dunia industri. KKNI ini sekaligus pula menjadi bridging antara pelatihan dan pendidikan dalam menentukan kurikulum dalam pendidikan dan pelatihan," pungkas Bustanul.

Ditambahkan sang Bustanul dasar penyusunan rancangan KKNI ini menurut baku kompetensi kerja yang telah tersusun sebelumnya dengan menggandeng enterpreneur belia pertanian, forum pelatihan/pendidikan, perguruan tinggi, P4S, LSP Pertanian & global bisnis/dunia industri.

"Hasilnya, jabatan yang didapatkan menurut penyusunan 4 Rancangan KKNI Hortikultura ini adalah KKNI Bidang Hortikultura Tanaman Sayuran harga motor yamaha mempunyai 14 jabatan, KKNI Bidang Hortikultura Tanaman Buah didapatkan 16 jabatan, KKNI Bidang Hortikultura Tanaman Obat Rimpang dihasilkan 11 jabatan, dan KKNI Bidang Hortikultura Tanaman Florikultura didapatkan 12 jabatan," jelasnya.

KKNI yg sudah tersusun, selanjutnya dapat digunakan sang institusi pendidikan dan pelatihan sebagai acuan pada pengembangan program dan kurikulum. KKNI pula bisa digunakan global bisnis menjadi dasar kompetensi rekruitmen SDM.

"Begitu pula saat global usaha atau dunia industri membutuhkan sah formal pengakuan kompetensi seseorang akan profesi atau jabatan tertentu, KKNI ini pula sebagai baku penyusunan skema sertifikasi kompetensi oleh forum tunjangan profesi profesi," papar Bustanul.

Bustanul berharap Konsensus ini, mampu segera diajukan pada Menteri Pertanian buat ditetapkan. Sehingga kualifikasi jabatan dalam KKNI ini mendorong terciptanya link and match antara dunia pendidikan, pelatihan dan lembaga tunjangan profesi kompetensi SDM menggunakan dunia usaha/ global industri.

Sementara itu Plt Direktur Bina Standardisasi Kompetensi & Pelatihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Muchtar Azis mengatakan, waktu kita mendesain sebuah standar KKNI maka basis yang dipakai merupakan basis industri, meskipun pada kontennya melibatkan pendidikan.

"Lantaran nantinya, KKNI sanggup menjadi instrumen bagi lembaga-lembaga pendidikan, khususnya vokasi, dalam meng-create sebuah program juga kurikulum. Program & kurikulum ini kita harapkan berbasis KKNI, supaya nantinya baku dan kualifikasinya kita desain menurut kebutuhan dari industri. Itulah sebabnya pada forum mufakat ini kita wajib  melibatkan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, juga sektor yg lain," paparnya.

Ditegaskan Muchtar, meski pelaksanaan rumusan ini melibatkan industri tidak berarti domain pendidikan dilupakan. Karena dari hasil konsensus ini yg akan mengeksekusi adalah lembaga pendidikan & forum pelatihan, serta forum sertifikasi.

Dia juga berharap berharap komitmen pada penerapannya. Muchtar menilai hal ini sangat penting. Lantaran, setelah KKNI dipayungi penetapan oleh Mentan, yang harus dilakukan selanjutnya merupakan bagaimana kita mengimpelmentasikannya, khususnya pada forum pendidikan, pelatihan, & sertifikasi.

"Karena menurut sisi suplai tenaga kerja, komponen yg bertanggung jawab adalah lembaga pendidikan & pelatihan. Oleh lantaran itu lembaga ini harus sinkron dengan industri. Dan yang mampu menjadi instrumen rujukan merupakan standar kompetensi juga kualifikasi yang kita konsesuskan sekarang," paparnya.