Kebijakan dan Program Kementan (52)


Anggaran Kementan (27)


Wilayah (42)


Evaluasi dan Pelaporan Kementan (21)





Prinsip dasar pengembangan pertanian organik

15 Jan 2020 01:35:37 | kazidan

Evaluasi dan Pelaporan Kementan | 0 Komentar


Genjot Program 2020, Koster Kumpulkan Pimpinan OPD

10 Jan 2020 23:17:33 | tamaragustiana

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Pesawat Pembasmi Hama Karya UGM Siap Bantu Petani

10 Jan 2020 23:15:46 | tamaragustiana

Evaluasi dan Pelaporan Kementan | 0 Komentar


Upaya Cegah Bencana, Polres Bojonegoro Gelar Apel Peduli Penghijauan, Tanam Ribuan Pohon

10 Jan 2020 23:13:11 | tamaragustiana

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Basmi Hama di Sawah serta Kebun

10 Jan 2020 23:11:04 | tamaragustiana

Evaluasi dan Pelaporan Kementan | 0 Komentar


Galakan Program Penanaman Pala 26 Ribu Pohon, Pemkab Buton Belajar ke Maluku Tengah

10 Jan 2020 23:08:29 | tamaragustiana

Wilayah | 0 Komentar


Pelaku Usaha Agri Siap Mendorong Ekspor

10 Jan 2020 23:06:58 | tamaragustiana

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Babel data UMKM optimalkan penyaluran KUR Rp5 triliun

10 Jan 2020 23:05:17 | tamaragustiana

Wilayah | 0 Komentar


Tasikmalaya Tanam 25.000 Pohon di Zona Merah Rawan Longsor

10 Jan 2020 23:02:56 | tamaragustiana

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Dana Replanting Sawit untuk Dua Kelompok di Pino Raya dan Kedurang Ilir Sudah Cair

10 Jan 2020 22:59:53 | tamaragustiana

Anggaran Kementan | 0 Komentar





4 Petani Paling Kaya di Dunia Hanya Bermodalkan Pertanian

04 Nov 2019 13:44:03 | Astor

Kebijakan dan Program Kementan | 1 Komentar


Makanan-Makanan Khas yang Ada Saat Paskah

21 Jul 2019 22:15:50 | abu ubaidilah

Wilayah | 1 Komentar


Terbatasnya tenaga kerja pertanian serta agunan harga serta pemasaran rendah

15 Mei 2019 05:13:04 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Melaksanakan program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian

15 Mei 2019 05:39:00 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Pengesahan Raperda LP2B Molor Lagi

14 Jun 2019 20:25:43 | aeni rahmadhani

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Menteri Pertanian Rombak Pejabat Kementan

02 Ags 2019 10:32:58 | kazidan

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Indonesia Telah Siap Diri Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0

07 Ags 2019 00:19:50 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Klaim Asuransi Pertanian Capai Rp 10,5 Miliar di Semester I/2019

07 Ags 2019 00:23:47 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Terbukti Meningkatkan Volume Ekspor, Akademisi Dukung Program Pertanian Modern

07 Ags 2019 00:26:11 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Milenial Cenderung ke Arah Digitalisasi, Pertanian Indonesia Terancam?

17 Ags 2019 12:09:37 | abu ubaidilah

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar





4 Petani Paling Kaya di Dunia Hanya Bermodalkan Pertanian

04 Nov 2019 13:44:03 | Astor

Kebijakan dan Program Kementan | 1 Komentar


Makanan-Makanan Khas yang Ada Saat Paskah

21 Jul 2019 22:15:50 | abu ubaidilah

Wilayah | 1 Komentar


Terbatasnya tenaga kerja pertanian serta agunan harga serta pemasaran rendah

15 Mei 2019 05:13:04 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Melaksanakan program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian

15 Mei 2019 05:39:00 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Pengesahan Raperda LP2B Molor Lagi

14 Jun 2019 20:25:43 | aeni rahmadhani

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Menteri Pertanian Rombak Pejabat Kementan

02 Ags 2019 10:32:58 | kazidan

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Indonesia Telah Siap Diri Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0

07 Ags 2019 00:19:50 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Klaim Asuransi Pertanian Capai Rp 10,5 Miliar di Semester I/2019

07 Ags 2019 00:23:47 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Terbukti Meningkatkan Volume Ekspor, Akademisi Dukung Program Pertanian Modern

07 Ags 2019 00:26:11 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Milenial Cenderung ke Arah Digitalisasi, Pertanian Indonesia Terancam?

17 Ags 2019 12:09:37 | abu ubaidilah

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


chilrays    13 Ags 2019 09:03:02

Anggaran Kementan | 0 Komentar


Bappenas Arahkan Sulawesi Sebagai Hub Perdagangan Nasional


Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengarahkan pembangunan Sulawesi untuk tiga poin. Yakni, menjaga konsistensi pertumbuhan tinggi dan pengembangan hub perdagangan nasional di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta pengembangan hub internasional sebagai outlet di Wilayah Timur.

Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf menjelaskan, setidaknya ada lima strategi utama yang akan dilakukan untuk pembangunan Sulawesi. Strategi ini disampaikannya dalam Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Wilayah Sulawesi di Manado.

Strategi pertama, Gellwynn mempertahankan peran sebagai lumbung pangan nasional. Kedua, mengembangkan industri kosmetik jafra pengolahan hilirisasi SDA, pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman.

Ketiga, memperkuat ketahanan bencana alam dan pemulihan pascabencana Sulawesi Tengah. Keempat, mengembangkan kawasan pariwisata.

"Kelima, menjamin pemenuhan konektivitas, dan infrastruktur pelayanan dasar pada kawasan," tuturnya

Selanjutnya, prioritas pengembangan wilayah Sulawesi juga diarahkan pada pengembangan kawasan Metropolitan Mamminasata dan Manado, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, dan Kawasan Industri Morowali.

Tapi, Bappenas mencatat, masih ada beberapa isu mendasar wilayah Sulawesi yang masih perlu ditangani. Salah satunya, permasalahan lingkungan, terutama dikaitkan dengan daya dukung.

Sebagai contoh, isu ketersediaan sumber daya air yang kini memasuki tahap krusial untuk segera ditangani karena sudah pada tahapan kritis. Khususnya pada wilayah Sulawesi bagian selatan.

Isu lainnya, pengembangan industri berbasis sumber daya alam yang belum optimal. Begitupun dengan pusat-pusat pertumbuhan, termasuk kawasan pariwisata berbasis alam dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Di sisi lain, konektivitas antarwilayah terbilang belum memadai

Selain mengatasi permasalahan tersebut, Gellwynn mendorong pemerintah daerah untuk fokus mempercepat proses perizinan dan menghilangkan semua hambatan investasi. Arahan ini sesuai dengan pesan Presiden RI terpilih Joko Widodo dan Visi Indonesia 2045 yang disampaikan pada pertengahan Juli lalu.

Dua hal tersebut ditujukan untuk mendorong investasi baik nasional maupun daerah yang akan meningkatkan pertumbuhan dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Gellwynn mengatakan, sampai saat ini masih terdapat regulasi berupa Peraturan Daerah di wilayah Sulawesi yang sifatnya masih menghambat. Di antaranya, Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang belum menjelaskan kewajiban perusahaan untuk membangun smelter.

Selanjutnya adalah Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 dan Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037. "Regulasi ini belum memuat jaminan atas Hak Pengusaha di bidang Pengairan Pesisir," kata Gellwynn.

Selain efisiensi regulasi dan institusi, Gellwynn juga menekankan pentingnya efisiensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengimplementasikan tiga strategi efisiensi pendanaan. Pertama, memperkuat alokasi pendanaan pada program prioritas.

Kedua, memperbesar kapasitas pendanaan dengan mendorong inovasi pendanaan, dan meningkatkan peran BUMN, KPBU dan masyarakat. Ketiga, memperkuat pengendalian program.



Komentar

Untuk Memberikan Komentar Silahkan Login Terlebih Dahulu