Kebijakan dan Program Kementan (121)
Evaluasi dan Pelaporan Kementan (30)
02 Mar 2021 20:21:14 | Agen Judi QQ Slot Online Terbesar QQangpao
Wilayah | 0 Komentar
20 Feb 2021 18:51:48 | Situs Live Slot Game Terlengkap Indonesia 1001WIN
Wilayah | 0 Komentar
08 Feb 2021 15:43:35 | Sandi
Wilayah | 0 Komentar
Bansos Tunai Rp300 Ribu Tidak Boleh Dipotong Sepeserpun
25 Jan 2021 10:40:19 | chelseaprh
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Anies Pamer Wajah Baru Kawasan Senen
25 Jan 2021 10:38:52 | chelseaprh
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Belasan tunawisma dapat kerjaan dari Risma di BUMN
22 Jan 2021 12:04:37 | chelseaprh
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Suzuki siap luncurkan Karimun Wagon R versi mewah
22 Jan 2021 11:25:36 | chelseaprh
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Strategi dasar bisnis Internet marketing untuk pemula
20 Jan 2021 11:03:51 | chelseaprh
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Strategi Red Ocean atau Blue Ocean? Mana yang lebih bagus?
20 Jan 2021 10:59:38 | chelseaprh
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Apa itu reksa dana pasar uang?
19 Jan 2021 14:06:23 | chelseaprh
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
12 Ags 2020 13:19:59 | Jennie
Wilayah | 1 Komentar
4 Petani Paling Kaya di Dunia Hanya Bermodalkan Pertanian
04 Nov 2019 13:44:03 | Astor
Kebijakan dan Program Kementan | 2 Komentar
Makanan-Makanan Khas yang Ada Saat Paskah
21 Jul 2019 22:15:50 | abu ubaidilah
Wilayah | 1 Komentar
Petani kesusahan dapatkan pupuk bersama harga dapat dijangkau
15 Mei 2019 05:19:03 | kekey
Anggaran Kementan | 1 Komentar
Terbatasnya tenaga kerja pertanian serta agunan harga serta pemasaran rendah
15 Mei 2019 05:13:04 | kekey
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Melaksanakan program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian
15 Mei 2019 05:39:00 | kekey
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Pengesahan Raperda LP2B Molor Lagi
14 Jun 2019 20:25:43 | aeni rahmadhani
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Menteri Pertanian Rombak Pejabat Kementan
02 Ags 2019 10:32:58 | kazidan
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Indonesia Telah Siap Diri Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0
07 Ags 2019 00:19:50 | melay
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Klaim Asuransi Pertanian Capai Rp 10,5 Miliar di Semester I/2019
07 Ags 2019 00:23:47 | melay
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
4 Petani Paling Kaya di Dunia Hanya Bermodalkan Pertanian
04 Nov 2019 13:44:03 | Astor
Kebijakan dan Program Kementan | 2 Komentar
Petani kesusahan dapatkan pupuk bersama harga dapat dijangkau
15 Mei 2019 05:19:03 | kekey
Anggaran Kementan | 1 Komentar
Makanan-Makanan Khas yang Ada Saat Paskah
21 Jul 2019 22:15:50 | abu ubaidilah
Wilayah | 1 Komentar
12 Ags 2020 13:19:59 | Jennie
Wilayah | 1 Komentar
Terbatasnya tenaga kerja pertanian serta agunan harga serta pemasaran rendah
15 Mei 2019 05:13:04 | kekey
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Melaksanakan program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian
15 Mei 2019 05:39:00 | kekey
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Pengesahan Raperda LP2B Molor Lagi
14 Jun 2019 20:25:43 | aeni rahmadhani
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Menteri Pertanian Rombak Pejabat Kementan
02 Ags 2019 10:32:58 | kazidan
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Indonesia Telah Siap Diri Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0
07 Ags 2019 00:19:50 | melay
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
Klaim Asuransi Pertanian Capai Rp 10,5 Miliar di Semester I/2019
07 Ags 2019 00:23:47 | melay
Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar
wawan
12 Sep 2019 00:20:30
Anggaran Kementan | 0 Komentar
Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan dana untuk bidang perumahan ke 2020 sejumlah Rp8,48 Triliun. Dari postur budget PUPR sejumlah Rp120,21 Triliun, nilai itu sama dengan seputar 7%.
Mengenai Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menerangkan jika budget itu tidak terhitung budget subsidi KPR Sejahtera yang digelindingkan pemerintah lewat program Sarana Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Basoeki merinci, dari keseluruhan pagu sejumlah Rp8,48 Triliun, separuhnya yaitu Rp4,36 Triliun akan dipakai untuk pengentasan rumah tidak wajar huni warga miskin yang menyebar di semua Indonesia lewat Program Pertolongan Insentif Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang diketahui dengan Bedah Rumah.
Tahun kedepan Program BSPS direncanakan mencapai 175.000 rumah dengan dua kelompok yaitu BSPS Pembangunan Baru sekitar 25.365 unit terhitung rumah tidak wajar huni yang berada di lima Lokasi Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta BSPS Penambahan Kualitas sekitar 150.000 unit.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menjelaskan, dalam program ini pemerintah memang tidak memberi pertolongan kata kata selamat malam berbentuk uang tunai, tetapi berbentuk bahan bangunan. Dalam realisasinya dikerjakan oleh warga dengan membuat barisan untuk melakukan perbaikan atau bangun rumah dengan gotong royong.
Untuk penyediaan rumah susun (rusun) didistribusikan budget sebesar Rp3,14 Trliun untuk membuat sekitar 4.799 unit. Penyediaan Rumah Spesial (Rusus) buat nelayan, pekerja, aparat negara di lokasi tepian, masyarakat terimbas musibah dianggarkan sebesar Rp470 Miliar untuk 2.000 unit.
“Dukungan pemerintah pada pengembang perumahan rumah subsidi lewat pembangunan Prasarana serta Fasilitas Umum (PSU) dianggarkan sebesar Rp200 Miliar untuk 22.500 unit,”ujarnya.
Selain itu, Kementerian PUPR mengaku jika pembangunan Program Sejuta Rumah (PSR) s/d akhir Agustus 2019 sekitar 847.611 unit. Perolehan PSR itu adalah hasil kerjasama di antara pemerintah pusat, pemda, pengembang, CSR perusahaan, serta warga dengan swadaya.
“Realisasi pembangunan tempat tinggal dalam program Satu Juta Rumah s/d 26 Agustus 2019 sekitar 847.611 unit,” katanya.
Sayangnya, ke tahun ini budget pola FLPP (Sarana Likuiditas Pembiayaan Perumahan) hampir habis, serta membuat banyak pengembang hentikan pembangunan rumah bersubsidi. Untuk mengakalinya, pengembang bisa jadi mengalihkan ke pola Pembiayaan Perumahan Berbasiskan Tabungan (BP2BT) walau paketnya pun tidak banyak.
Kenyataannya, kewajiban dalam mempunyai Sertifikat Laik Peranan sudah menghalangi pemakaian BP2BT hingga sedikit paket yang termanfaatkan.
Asosiasi entrepreneur Real Estate Indonesia (REI) juga merekomendasikan supaya penerbitan SLF dipermudah atau dipindahkan pada pihak ke-3 yang telah mempunyai surat info pakar [SKA]. Masalahnya tidak semua Pemda siap menerbitkannya.
Faksi ke-3 yang disebut ialah konsultan yang telah memiliki SKA atau juga bisa dari asosiasi pengembang yang telah mempunyai SKA.
Dapatkan bermacam panduan, tips, serta info sekitar property
Untuk Memberikan Komentar Silahkan Login Terlebih Dahulu