Kebijakan dan Program Kementan (55)


Anggaran Kementan (28)


Wilayah (43)


Evaluasi dan Pelaporan Kementan (24)





Awal Imlek Jadi Perayaan Para Petani

16 Feb 2020 16:20:13 | abu ubaidilah

Wilayah | 0 Komentar


Monitoring serta pelajari pertolongan Barisan Santri Tani Milenial

31 Jan 2020 02:59:56 | kaina

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Mempraktikkan referensi yang diusulkan Komisi Penumpasan Korupsi (KPK)

31 Jan 2020 02:54:47 | kaina

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Kartu Tani malahan menyulitkan petani dapatkan pupuk bantuan

31 Jan 2020 02:51:21 | kaina

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Perbaikan ketepatan data Gagasan Definitif Keperluan Barisan (RDKK) Petani

31 Jan 2020 02:46:27 | kaina

Anggaran Kementan | 0 Komentar


Studi kasus Beras Nasional dan Perum BULOG

31 Jan 2020 02:42:37 | kaina

Evaluasi dan Pelaporan Kementan | 0 Komentar


Mentan Dorong Sulsel Jadi Pionir Perkreditan Pertanian

27 Jan 2020 04:32:51 | samsul

Evaluasi dan Pelaporan Kementan | 0 Komentar


Pengamat: SYL Selamatkan Masa Depan Pertanian

27 Jan 2020 04:14:02 | samsul

Evaluasi dan Pelaporan Kementan | 0 Komentar


Prinsip dasar pengembangan pertanian organik

15 Jan 2020 01:35:37 | kazidan

Evaluasi dan Pelaporan Kementan | 0 Komentar


Genjot Program 2020, Koster Kumpulkan Pimpinan OPD

10 Jan 2020 23:17:33 | tamaragustiana

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar





4 Petani Paling Kaya di Dunia Hanya Bermodalkan Pertanian

04 Nov 2019 13:44:03 | Astor

Kebijakan dan Program Kementan | 1 Komentar


Makanan-Makanan Khas yang Ada Saat Paskah

21 Jul 2019 22:15:50 | abu ubaidilah

Wilayah | 1 Komentar


Terbatasnya tenaga kerja pertanian serta agunan harga serta pemasaran rendah

15 Mei 2019 05:13:04 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Melaksanakan program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian

15 Mei 2019 05:39:00 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Pengesahan Raperda LP2B Molor Lagi

14 Jun 2019 20:25:43 | aeni rahmadhani

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Menteri Pertanian Rombak Pejabat Kementan

02 Ags 2019 10:32:58 | kazidan

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Indonesia Telah Siap Diri Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0

07 Ags 2019 00:19:50 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Klaim Asuransi Pertanian Capai Rp 10,5 Miliar di Semester I/2019

07 Ags 2019 00:23:47 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Terbukti Meningkatkan Volume Ekspor, Akademisi Dukung Program Pertanian Modern

07 Ags 2019 00:26:11 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Milenial Cenderung ke Arah Digitalisasi, Pertanian Indonesia Terancam?

17 Ags 2019 12:09:37 | abu ubaidilah

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar





4 Petani Paling Kaya di Dunia Hanya Bermodalkan Pertanian

04 Nov 2019 13:44:03 | Astor

Kebijakan dan Program Kementan | 1 Komentar


Makanan-Makanan Khas yang Ada Saat Paskah

21 Jul 2019 22:15:50 | abu ubaidilah

Wilayah | 1 Komentar


Terbatasnya tenaga kerja pertanian serta agunan harga serta pemasaran rendah

15 Mei 2019 05:13:04 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Melaksanakan program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian

15 Mei 2019 05:39:00 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Pengesahan Raperda LP2B Molor Lagi

14 Jun 2019 20:25:43 | aeni rahmadhani

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Menteri Pertanian Rombak Pejabat Kementan

02 Ags 2019 10:32:58 | kazidan

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Indonesia Telah Siap Diri Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0

07 Ags 2019 00:19:50 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Klaim Asuransi Pertanian Capai Rp 10,5 Miliar di Semester I/2019

07 Ags 2019 00:23:47 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Terbukti Meningkatkan Volume Ekspor, Akademisi Dukung Program Pertanian Modern

07 Ags 2019 00:26:11 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Milenial Cenderung ke Arah Digitalisasi, Pertanian Indonesia Terancam?

17 Ags 2019 12:09:37 | abu ubaidilah

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


etusunarti    04 Des 2019 20:11:35

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Kementan dan BPS Sepakat Satu Data Peternakan dan Kesehatan Hewan


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Mengenai Skema Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan peranan penting data serta info dalam proses pembangunan, terhitung dalam pembangunan Subsektor Peternakan serta Kesehatan Hewan. Hal itu dikatakan oleh I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan serta Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan).

Disadari Ketut, banyak rintangan yang perlu ditemui Subsektor Peternakan serta Kesehatan Hewan yang akan datang. Berdasar prediksi Tubuh Rencana Pembangunan Nasional (Bappenas) RI serta Tubuh Pusat Statistik (BPS) RI hasil SUPAS tahun 2015, masyarakat Indonesia tahun 2020 direncanakan sampai 269,60 juta jiwa serta pada tahun 2035 diproyeksikan alami penambahan jadi 304,21 juta jiwa. Bersamaan dengan perkembangan masyarakat serta perkembangan ekonomi, keperluan akan pangan terhitung pangan asal ternak akan makin bertambah.

"Penambahan itu bukan sekedar dari segi jumlah atau banyaknya, tetapi termasuk penambahan kualitas atau kualitas pangan yang dibuat, dan pemenuhan kriteria keamanan, kesehatan, serta kehalalan," kata Ketut di Depok, Rabu (4/12).

Tantangan-tantangan dalam pembangunan Subsektor Peternakan serta Kesehatan Hewan di waktu mendatang ini sambungnya, memerlukan pemecahan atau jalan keluar lewat proses rencana pembangunan Subsektor Peternakan serta Kesehatan Hewan yang baik yang di dukung oleh data serta info yang bermutu.

"Tidak hanya jadi basis dalam rencana, data serta info jadi ukuran kesuksesan Pembangunan Peternakan serta Kesehatan Hewan, seperti dalam kapasitas harga cat dulux  penambahan populasi serta produksi ternak dan kapasitas pembangunan ekonomi Sub Bidang Peternakan serta Kesehatan Hewan seperti PDB/PDRB, NTP/NTUP, Investasi, Ekspor-Impor, Tenaga Kerja, serta yang lain," imbuhnya.

Buat wujudkan kualitas data yang baik serta terpadu dibutuhkan kerja sama juga dengan penyuplai data dari mulai tingkat lapangan, tingkat kabupaten/kota, propinsi sampai pusat yang terupdate serta real time. Ini untuk mempermudah pengukuran dengan cara langsung serta bisa didapati perkembangan serta sasaran pencapaiannya. Berkaitan hal itu, lanjut Ketut, Ditjen PKH sudah mempunyai Panduan Tehnis Pengumpulan serta Penyajian Data Peternakan, jadi dasar dalam penerapan pengumpulan serta penyajian data peternakan di wilayah.

Selain itu, Deputi Bagian Statistik Produksi BPS, M. Habibullah menerangkan jika berdasar Ketentuan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia, dikatakan jika Satu Data Indonesia ialah kebijaksanaan tata atur data pemerintah untuk membuahkan data yang tepat, canggih, terintegrasi, serta bisa dipertanggungjawabkan, dan gampang dibuka serta dibagipakaikan antar Lembaga Pusat serta Lembaga Wilayah.

Searah dengan kebijaksanaan satu data Indonesia itu, awalnya Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dalam arahannya mengatakan jika "Dalam 100 hari harus dapat menyeragamkan data. Tidak bisa ada dua atau tiga data. Harus ada data valid yang kita menyepakati bersama dengan,” tuturnya.

Karena itu, dalam 100 kerja Kementerian Pertanian akan lakukan upaya-upaya dalam rencana wujudkan Satu Data Pertanian yakni Membuat Komando Strategis Pertanian tingkat Kecamatan (Konstratani), Peningkatan Agriculture War Room (AWR), serta pengakurasian data intinya tempat serta produksi.

Menindaklanjuti hal itu karena itu Ditjen PKH bekerja bersama dengan Pusdatin Kementan, BPS RI, serta Politeknik Statistika STIS merevisi atas Ketetapan Direktur Jenderal Peternakan serta Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 mengenai Panduan Tehnis Pengumpulan serta Penyajian Data Peternakan. Juknis baru ini akan jadikan jadi standard mekanisme baku dalam soal Pengumpulan, Pemrosesan, serta Penyajian Data Peternakan serta Kesehatan Hewan baik di pusat atau Dinas yang Melakukan Peranan Pembangunan Peternakan serta Kesehatan Hewan di propinsi atau kabupaten/kota semua Indonesia yang penuhi prinsip Satu Data Indonesia.

"Harapannya Juknis ini dapat dipakai dalam proses pencatatan ternak oleh Konstratani yang akan dibuat oleh Kementerian Pertanian," papar Ketut.

Diluar itu, Ditjen PKH terus berusaha lakukan perbaikan serta membuat pengaturan intens dengan BPS, jadi instansi yang mumpuni dalam membuahkan Data Nasional serta dilindungi oleh Undang-Undang, dan membuat kerja sama dengan Politeknik Statistika STIS dalam soal peningkatan tehnologi aplikasi pengumpulan data peternakan serta kesehatan hewan.

Selanjutnya, M. Habibullah memberitahukan jika tahun 2020 akan diselenggarakan Sensus Masyarakat yang ke-7 untuk wujudkan Satu Data Indonesia. "Saya mengharap adanya pertemuan ini dapat membuahkan Satu Data Peternakan serta Kesehatan Hewan," harapnya.

Ketut ajak semua elemen untuk membuat bersama dengan loyalitas, suport, kerja sama yang makin kuat di antara Ditjen PKH, Pusdatin, BPS RI, serta lembaga berkaitan dalam soal Pengumpulan, Pemrosesan, serta Penyajian Data Peternakan serta Kesehatan Hewan. "Kita harap hal itu semakin lebih mempermudah dalam wujudkan Satu Data Peternakan serta Kesehatan Hewan ke arah Satu Data Pertanian sampai Satu Data Indonesia (SDI)," pungkasnya.



Komentar

Untuk Memberikan Komentar Silahkan Login Terlebih Dahulu