Kementerian Pertanian ( Kementan) terus memperhatikan distribusi pupuk, diantaranya dengan mengimplementasikan enam prinsip pokok yang dikatakan 6T. Direktur Jenderal Prasarana serta Tempat Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy memperjelas, 6T yaitu prinsip pas model, banyaknya, harga, tempat, waktu, serta kwalitas. “Prinsip 6T ini pun buat mempraktikkan Harga PSU referensi yang diusulkan Komisi Penumpasan Korupsi (KPK) serta Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK),” pungkasnya seperti info tertulisnya, Sabtu (18/1/2020). Dari referensi itu, lanjut Sarwo, Kementan dapat mendesain skema pendistribusian pupuk bersubsidi langsung terhadap petani. Kementan pula terus mengatur mode distribusi pupuk bersubsidi biar prinsip 6T tercukupi, diantaranya melalui e- Ide Definitif Keperluan Kumpulan (RDKK) serta aplikasi kartu tani dan mempererat pengawasan.

Kementan mengharap support seluruh pihak, khususnya aparat, buat menjaga distribusi pupuk bersubsidi hingga tak ada penyelewengan. "Kita udah merajut kerja sama juga dengan faksi kepolisian serta TNI buat memperhatikan peredaran pupuk bantuan,” sambungnya. Tidak itu saja, Sarwo memberikan pesan biar penduduk ikut memperhatikan serta tidak segan-segan memberikan laporan ke faksi berotoritas jika ada keganjilan. Diluar itu, pemerintah lewat Kementan serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menentukan harga inti penjualan (HPP) tunggal bagaikan referensi atau pelajari pembayaran. Kemudian, Kementan lantas mengharap Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) buat menambah andil supervisi pada penyediaan serta pengawasan pendistribusian pada tingkat anak perusahaan.

Mengenai, pupuk bersubsidi dirapikan dalam Surat Ketetapan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, mengenai Penyediaan serta Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Buat Bagian Pertanian. "Dalam Kasus 1 aturan itu diterangkan, pupuk bersubsidi penyediaan serta penyalurannya dapatkan bantuan dari pemerintah buat keperluan petani yang dilakukan atas fundamen program pemerintah," tutur Sarwo.

Selain itu, Dosen IPB yang tak diterangkan namanya menulis penelitian penyimpangan bantuan pupuk yang mengatakan area baku mengalami penurunan namun keperluan pupuk masih bertambah. Kementan lantas mengklaim pemanfaatan pupuk udah sama dengan alokasinya mengingat keperluan pupuk tidak sekedar didasarkan ke luas area baku sawah, tetapi juga bab luas pertanaman. Sarwo memperjelas, luas pertanaman yaitu luas area baku dikalikan dengan indeks pertanaman (IP/crop intensity) atau berapakah kali petani tanam dalam satu tahun. "Contohnya, luas area baku 7 juta hektar, petani tanam sekali satu tahun, bermakna luas pertanamannya 7 juta hektare, kalau 2 kali luas pertanamannya berubah menjadi 14 juta hektar, serta berubah menjadi 21 juta hektar kalau ditanam 3 kali satu tahun," katanya.

Karenanya, turunnya area baku sebesar 600 ribu hektar (ke tingkat 1,7) dapat masih lebih kecil dibanding penambahan luas pertanaman karena naiknya indeks pertanaman yang udah melampaui 2 (IP 200). "Bertambahnya luas tanamnya 0,3 x 7 juta hektar sama dengan 2,1 juta hektare. Yang karena itu keperluan pupuk tentunya bertambah,” kata Sarwo. Realitanya, dia menyambung, banyaknya keperluan pupuk bantuan yang diserahkan petani lewat RDKK tetap jauh tambah tinggi dari alokasi yang diketahui DPR RI mengacu paxa kapabilitas keuangan pemerintah. Selanjutnya, sesuai sama hasil validasi paling akhir dengan Tubuh Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Kementerian Agraria serta Tata Area atau Tubuh Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPB) dan Kementan menyetujui luas area baku sawah seluas 74.463.948 hektar.