Kebijakan dan Program Kementan (55)


Anggaran Kementan (28)


Wilayah (43)


Evaluasi dan Pelaporan Kementan (24)





Awal Imlek Jadi Perayaan Para Petani

16 Feb 2020 16:20:13 | abu ubaidilah

Wilayah | 0 Komentar


Monitoring serta pelajari pertolongan Barisan Santri Tani Milenial

31 Jan 2020 02:59:56 | kaina

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Mempraktikkan referensi yang diusulkan Komisi Penumpasan Korupsi (KPK)

31 Jan 2020 02:54:47 | kaina

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Kartu Tani malahan menyulitkan petani dapatkan pupuk bantuan

31 Jan 2020 02:51:21 | kaina

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Perbaikan ketepatan data Gagasan Definitif Keperluan Barisan (RDKK) Petani

31 Jan 2020 02:46:27 | kaina

Anggaran Kementan | 0 Komentar


Studi kasus Beras Nasional dan Perum BULOG

31 Jan 2020 02:42:37 | kaina

Evaluasi dan Pelaporan Kementan | 0 Komentar


Mentan Dorong Sulsel Jadi Pionir Perkreditan Pertanian

27 Jan 2020 04:32:51 | samsul

Evaluasi dan Pelaporan Kementan | 0 Komentar


Pengamat: SYL Selamatkan Masa Depan Pertanian

27 Jan 2020 04:14:02 | samsul

Evaluasi dan Pelaporan Kementan | 0 Komentar


Prinsip dasar pengembangan pertanian organik

15 Jan 2020 01:35:37 | kazidan

Evaluasi dan Pelaporan Kementan | 0 Komentar


Genjot Program 2020, Koster Kumpulkan Pimpinan OPD

10 Jan 2020 23:17:33 | tamaragustiana

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar





4 Petani Paling Kaya di Dunia Hanya Bermodalkan Pertanian

04 Nov 2019 13:44:03 | Astor

Kebijakan dan Program Kementan | 1 Komentar


Makanan-Makanan Khas yang Ada Saat Paskah

21 Jul 2019 22:15:50 | abu ubaidilah

Wilayah | 1 Komentar


Terbatasnya tenaga kerja pertanian serta agunan harga serta pemasaran rendah

15 Mei 2019 05:13:04 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Melaksanakan program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian

15 Mei 2019 05:39:00 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Pengesahan Raperda LP2B Molor Lagi

14 Jun 2019 20:25:43 | aeni rahmadhani

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Menteri Pertanian Rombak Pejabat Kementan

02 Ags 2019 10:32:58 | kazidan

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Indonesia Telah Siap Diri Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0

07 Ags 2019 00:19:50 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Klaim Asuransi Pertanian Capai Rp 10,5 Miliar di Semester I/2019

07 Ags 2019 00:23:47 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Terbukti Meningkatkan Volume Ekspor, Akademisi Dukung Program Pertanian Modern

07 Ags 2019 00:26:11 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Milenial Cenderung ke Arah Digitalisasi, Pertanian Indonesia Terancam?

17 Ags 2019 12:09:37 | abu ubaidilah

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar





4 Petani Paling Kaya di Dunia Hanya Bermodalkan Pertanian

04 Nov 2019 13:44:03 | Astor

Kebijakan dan Program Kementan | 1 Komentar


Makanan-Makanan Khas yang Ada Saat Paskah

21 Jul 2019 22:15:50 | abu ubaidilah

Wilayah | 1 Komentar


Terbatasnya tenaga kerja pertanian serta agunan harga serta pemasaran rendah

15 Mei 2019 05:13:04 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Melaksanakan program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian

15 Mei 2019 05:39:00 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Pengesahan Raperda LP2B Molor Lagi

14 Jun 2019 20:25:43 | aeni rahmadhani

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Menteri Pertanian Rombak Pejabat Kementan

02 Ags 2019 10:32:58 | kazidan

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Indonesia Telah Siap Diri Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0

07 Ags 2019 00:19:50 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Klaim Asuransi Pertanian Capai Rp 10,5 Miliar di Semester I/2019

07 Ags 2019 00:23:47 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Terbukti Meningkatkan Volume Ekspor, Akademisi Dukung Program Pertanian Modern

07 Ags 2019 00:26:11 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Milenial Cenderung ke Arah Digitalisasi, Pertanian Indonesia Terancam?

17 Ags 2019 12:09:37 | abu ubaidilah

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


kaina    31 Jan 2020 02:54:47

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Mempraktikkan referensi yang diusulkan Komisi Penumpasan Korupsi (KPK)


Kementerian Pertanian ( Kementan) terus memperhatikan distribusi pupuk, diantaranya dengan mengimplementasikan enam prinsip pokok yang dikatakan 6T. Direktur Jenderal Prasarana serta Tempat Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy memperjelas, 6T yaitu prinsip pas model, banyaknya, harga, tempat, waktu, serta kwalitas. “Prinsip 6T ini pun buat mempraktikkan Harga PSU referensi yang diusulkan Komisi Penumpasan Korupsi (KPK) serta Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK),” pungkasnya seperti info tertulisnya, Sabtu (18/1/2020). Dari referensi itu, lanjut Sarwo, Kementan dapat mendesain skema pendistribusian pupuk bersubsidi langsung terhadap petani. Kementan pula terus mengatur mode distribusi pupuk bersubsidi biar prinsip 6T tercukupi, diantaranya melalui e- Ide Definitif Keperluan Kumpulan (RDKK) serta aplikasi kartu tani dan mempererat pengawasan.

Kementan mengharap support seluruh pihak, khususnya aparat, buat menjaga distribusi pupuk bersubsidi hingga tak ada penyelewengan. "Kita udah merajut kerja sama juga dengan faksi kepolisian serta TNI buat memperhatikan peredaran pupuk bantuan,” sambungnya. Tidak itu saja, Sarwo memberikan pesan biar penduduk ikut memperhatikan serta tidak segan-segan memberikan laporan ke faksi berotoritas jika ada keganjilan. Diluar itu, pemerintah lewat Kementan serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menentukan harga inti penjualan (HPP) tunggal bagaikan referensi atau pelajari pembayaran. Kemudian, Kementan lantas mengharap Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) buat menambah andil supervisi pada penyediaan serta pengawasan pendistribusian pada tingkat anak perusahaan.

Mengenai, pupuk bersubsidi dirapikan dalam Surat Ketetapan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, mengenai Penyediaan serta Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Buat Bagian Pertanian. "Dalam Kasus 1 aturan itu diterangkan, pupuk bersubsidi penyediaan serta penyalurannya dapatkan bantuan dari pemerintah buat keperluan petani yang dilakukan atas fundamen program pemerintah," tutur Sarwo.

Selain itu, Dosen IPB yang tak diterangkan namanya menulis penelitian penyimpangan bantuan pupuk yang mengatakan area baku mengalami penurunan namun keperluan pupuk masih bertambah. Kementan lantas mengklaim pemanfaatan pupuk udah sama dengan alokasinya mengingat keperluan pupuk tidak sekedar didasarkan ke luas area baku sawah, tetapi juga bab luas pertanaman. Sarwo memperjelas, luas pertanaman yaitu luas area baku dikalikan dengan indeks pertanaman (IP/crop intensity) atau berapakah kali petani tanam dalam satu tahun. "Contohnya, luas area baku 7 juta hektar, petani tanam sekali satu tahun, bermakna luas pertanamannya 7 juta hektare, kalau 2 kali luas pertanamannya berubah menjadi 14 juta hektar, serta berubah menjadi 21 juta hektar kalau ditanam 3 kali satu tahun," katanya.

Karenanya, turunnya area baku sebesar 600 ribu hektar (ke tingkat 1,7) dapat masih lebih kecil dibanding penambahan luas pertanaman karena naiknya indeks pertanaman yang udah melampaui 2 (IP 200). "Bertambahnya luas tanamnya 0,3 x 7 juta hektar sama dengan 2,1 juta hektare. Yang karena itu keperluan pupuk tentunya bertambah,” kata Sarwo. Realitanya, dia menyambung, banyaknya keperluan pupuk bantuan yang diserahkan petani lewat RDKK tetap jauh tambah tinggi dari alokasi yang diketahui DPR RI mengacu paxa kapabilitas keuangan pemerintah. Selanjutnya, sesuai sama hasil validasi paling akhir dengan Tubuh Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Kementerian Agraria serta Tata Area atau Tubuh Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPB) dan Kementan menyetujui luas area baku sawah seluas 74.463.948 hektar.



Komentar

Untuk Memberikan Komentar Silahkan Login Terlebih Dahulu