Kebijakan dan Program Kementan (55)


Anggaran Kementan (28)


Wilayah (43)


Evaluasi dan Pelaporan Kementan (24)





Awal Imlek Jadi Perayaan Para Petani

16 Feb 2020 16:20:13 | abu ubaidilah

Wilayah | 0 Komentar


Monitoring serta pelajari pertolongan Barisan Santri Tani Milenial

31 Jan 2020 02:59:56 | kaina

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Mempraktikkan referensi yang diusulkan Komisi Penumpasan Korupsi (KPK)

31 Jan 2020 02:54:47 | kaina

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Kartu Tani malahan menyulitkan petani dapatkan pupuk bantuan

31 Jan 2020 02:51:21 | kaina

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Perbaikan ketepatan data Gagasan Definitif Keperluan Barisan (RDKK) Petani

31 Jan 2020 02:46:27 | kaina

Anggaran Kementan | 0 Komentar


Studi kasus Beras Nasional dan Perum BULOG

31 Jan 2020 02:42:37 | kaina

Evaluasi dan Pelaporan Kementan | 0 Komentar


Mentan Dorong Sulsel Jadi Pionir Perkreditan Pertanian

27 Jan 2020 04:32:51 | samsul

Evaluasi dan Pelaporan Kementan | 0 Komentar


Pengamat: SYL Selamatkan Masa Depan Pertanian

27 Jan 2020 04:14:02 | samsul

Evaluasi dan Pelaporan Kementan | 0 Komentar


Prinsip dasar pengembangan pertanian organik

15 Jan 2020 01:35:37 | kazidan

Evaluasi dan Pelaporan Kementan | 0 Komentar


Genjot Program 2020, Koster Kumpulkan Pimpinan OPD

10 Jan 2020 23:17:33 | tamaragustiana

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar





4 Petani Paling Kaya di Dunia Hanya Bermodalkan Pertanian

04 Nov 2019 13:44:03 | Astor

Kebijakan dan Program Kementan | 1 Komentar


Makanan-Makanan Khas yang Ada Saat Paskah

21 Jul 2019 22:15:50 | abu ubaidilah

Wilayah | 1 Komentar


Terbatasnya tenaga kerja pertanian serta agunan harga serta pemasaran rendah

15 Mei 2019 05:13:04 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Melaksanakan program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian

15 Mei 2019 05:39:00 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Pengesahan Raperda LP2B Molor Lagi

14 Jun 2019 20:25:43 | aeni rahmadhani

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Menteri Pertanian Rombak Pejabat Kementan

02 Ags 2019 10:32:58 | kazidan

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Indonesia Telah Siap Diri Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0

07 Ags 2019 00:19:50 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Klaim Asuransi Pertanian Capai Rp 10,5 Miliar di Semester I/2019

07 Ags 2019 00:23:47 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Terbukti Meningkatkan Volume Ekspor, Akademisi Dukung Program Pertanian Modern

07 Ags 2019 00:26:11 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Milenial Cenderung ke Arah Digitalisasi, Pertanian Indonesia Terancam?

17 Ags 2019 12:09:37 | abu ubaidilah

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar





4 Petani Paling Kaya di Dunia Hanya Bermodalkan Pertanian

04 Nov 2019 13:44:03 | Astor

Kebijakan dan Program Kementan | 1 Komentar


Makanan-Makanan Khas yang Ada Saat Paskah

21 Jul 2019 22:15:50 | abu ubaidilah

Wilayah | 1 Komentar


Terbatasnya tenaga kerja pertanian serta agunan harga serta pemasaran rendah

15 Mei 2019 05:13:04 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Melaksanakan program yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian

15 Mei 2019 05:39:00 | kekey

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Pengesahan Raperda LP2B Molor Lagi

14 Jun 2019 20:25:43 | aeni rahmadhani

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Menteri Pertanian Rombak Pejabat Kementan

02 Ags 2019 10:32:58 | kazidan

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Indonesia Telah Siap Diri Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0

07 Ags 2019 00:19:50 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Klaim Asuransi Pertanian Capai Rp 10,5 Miliar di Semester I/2019

07 Ags 2019 00:23:47 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Terbukti Meningkatkan Volume Ekspor, Akademisi Dukung Program Pertanian Modern

07 Ags 2019 00:26:11 | melay

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


Milenial Cenderung ke Arah Digitalisasi, Pertanian Indonesia Terancam?

17 Ags 2019 12:09:37 | abu ubaidilah

Kebijakan dan Program Kementan | 0 Komentar


kaina    31 Jan 2020 02:46:27

Anggaran Kementan | 0 Komentar


Perbaikan ketepatan data Gagasan Definitif Keperluan Barisan (RDKK) Petani


Kementerian Pertanian (Kementan) disuruh untuk melakukan perbaikan ketepatan data Gagasan Definitif Keperluan Barisan (RDKK) Petani. Usaha ini dikerjakan mengingat hasil pelajari Komisi IV DPR RI beberapa petani masih susah memperoleh pupuk bantuan.

Dalam RDP dengan Komisi IV, Direktur Jenderal Prasarana serta Fasilitas Pertanian Sarwo Edhy mengemukakan sekarang arah kebijaksanaannya berkaitan RDKK ditingkatkan jadi e-RDKK. Ini buat mempererat pendistribusian supaya tidak dimanipulasi serta menahan berlangsungnya duplikasi penerima sebab telah berdasar data NIK e-KTP. Selanjutnya diikuti dengan program kartu tani.

Tetapi menyikapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin malah mengatakan ketakpuasannya berkaitan e-RDKK itu. Masalahnya data yang dipakai dalam e-RDKK masih memakai data RDKK, tanpa proses validasi kembali.

"e-RDKK masih berdasar data yang lama, usulannya masih dari Gapoktan (kombinasi barisan tani). Berapa tepat validasinya? Saya memahami ini saat ini berdasar NIK e-KTP, tetapi apa di KTP itu tertera jika profesinya petani? Kan berarti dapat siapapun tidak hanya petani yang dapat jatah bantuan," kata Sudin di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Anggota Komisi IV Fraksi PDIP Effendy Sianipar memberikan tambahan, masalah RDKK telah jadi permasalahan yang menahun serta belum harga ssd pernah ada revisi serta pembaharuan. ]

Menurut dia permasalahan RDKK ini harus divalidasi kembali sebab data itu jadi fundamen PT Pupuk Indonesia (Persero) mengalirkan pupuk bersubsidi. Disamping itu, Effendy juga minta Pemerintah membahas kembali efektifitas dari program kartu tani.

"Di lapangan itu yang susah ialah tentang RDKK. Sebab demikian tahun datanya itu hanya itu. Harus kita benahi benar RDKK. Serta, masalah kartu tani, harus benar-benar kita riset kembali. Apa betul-betul dapat efisien,

Disamping itu, fraksi Partai Mandat Nasional lewat Anggota Komisi IV Haerudin memperjelas supaya Kementerian Pertanian dapat mengubah jumlahnya alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 yang sebesar 7,15 juta ton. Alokasi itu tertera terus alami penurunan dalam tiga tahun paling akhir dimana ke 2018 pemerintah membagikan 9,55 juta ton serta 2019 sebesar 8,8 juta ton.

"Pak dirjen, Kami mengharap alokasi harus dirubah. Jika alokasi memunculkan gejolak serta memunculkan kelangkaan pupuk, minta di ganti (alokasi)," papar Haerudin.



Komentar

Untuk Memberikan Komentar Silahkan Login Terlebih Dahulu